Bernard Bouwman
31-01-2008
Revolusi
Kalau larangan berjilbab jadi dicabut, maka akan hilanglah apa yang disebut polisi jilbab. Di pintu masuk pelbagai kampus universitas, mereka bertugas menghalangi masuknya mahasiswi berjilbab. Pekan depan parlemen Turki tampaknya akan mengamandemen UUD Turki. Sesudah itu tidak ada lagi orang yang menghalangi gadis berjilbab masuk kampus. Bagi Turki, tak pelak lagi, ini adalah revolusi.
Sudah tentu pihak-pihak yang terlibat tidak membesar-besarkan revolusi ini, sehingga kalangan sekuler tidak merasa risi. Mengizinkan jilbab tidak berkaitan dengan perjuangan kalangan Islam politik, seperti yang terus diulang-ulang oleh Partai AK. Ini adalah hak-hak azasi manusia: bukankah sangat tidak masuk akal kalau gadis-gadis Turki harus keluar negeri supaya bisa tetap mengenakan jilbab kalau melanjutkan studi. Di luar negeri itu mereka bisa terus melanjutkan studi universitas tanpa harus melepas jilbab. Partai MHP juga menegaskan yang diizinkan hanya jilbab, bukan burka yang menutup seluruh tubuh perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Kekalahan sekuler
Kata-kata indah, tetapi kalangan sekuler Turki tahu, negeri mereka sudah berubah. Selama puluhan tahun, di Turki kekuasaan berada di tangan instansi-instansi sekuler, seperti aparat kehakiman dan angkatan bersenjata. Khususnya kalangan militer tidak ragu-ragu turun tangan kalau mereka melihat para politisi sudah begitu dekat dengan kalangan islam.
Pada masa jabatan pertama Perdana Menteri Erdogan, tahun 2002 sampai 2007, tentara masih memikirkan kudeta. Tetapi sekarang itu sudah berlalu. Tahun lalu berlangsung pemilu parlemen di Turki, dan partai AK pimpinan perdana Menteri Erdogan meraih separuh suara. Selain kemenangan bagi Erdogan, ini juga dilihat sebagai kekalahan kalangan sekuler, khususnya kalangan militer. Waktu itu mereka berseru kepada rakyat pemilih Turki supaya tidak memilih Partai AK pimpinan Perdana Menteri Erdogan.
Menjadi republik Islam?
Menyusul pemilu, kalangan sekuler terjerembab dalam depresi gawat. Para cendekiawan dan seniman sekuler, seperti pianis Fazil Say, bahkan secara terbuka sudah mengemukakan niatnya untuk meninggalkan Turki, karena menurutnya negaranya lambat laun menjadi republik Islam.
Pertanyaan besar sekarang adalah apa yang akan dilakukan kalangan sekuler terhadap pencabutan larangan berjilbab. Panglima tentara Turki, Jenderal Yasar Büyükanit, sudah menyatakan tidak akan berkomentar soal ini, karena menurutnya pemikiran mereka sudah jelas. Nada semacam ini berarti bahwa di Turki, zaman kudeta militer sudah berlalu. Kalangan yang akan melancarkan perlawanan mungkin adalah aparat kehakiman yang lebih sekuler katimbang tentara.
Adalah aparat kehakiman, terutama Mahkamah Agung Turki, yang tahun lalu membatalkan babak pertama pemilihan presiden sebagai tidak legal. Ini adalah upaya mereka untuk menggagalkan naiknya Abdullah Gül orang kedua Partai AK, pada jabatan presiden. Tapi akhirnya aparat kehakiman ini tidak berhasil menggagalkan Gül. Bukan saja Gül sekarang merupakan kepala negara Turki, tetapi partainya juga berhasil meraih separuh kursi parlemen pada pemilihan umum yang dipercepat. Walau begitu, bisa dipastikan aparat kehakiman akan menghalangi pencabutan larangan berjilbab. Tapi, paling jauh mereka hanya bisa menghambatnya, tidak benar-benar menghalanginya.
Kata Kunci: erdogan, jilbab, republik sekuler, ultranasionalis
